Seragam TNI-Polri Masih Impor
KLIK BALIKPAPAN – Jokowi merasa kecewa lantaran sejumlah kementerian/lembaga masih membeli produk luar negeri, termasuk seragam TNI dan Polri.
Jokowi membeberkan informasi terkait seragam tentara dan polisi yang masih impor.
“Coba CCTV beli impor. di dalam negeri ada yang bisa produksi. Apa-apaan ini, dipikir kita bukan negara yang maju, buat CCTV saja beli impor. Seragam dan sepatu tentara dan polisi beli dari luar. Kita ini produksi di mana-mana bisa. Jangan diterus-teruskan,” ujar Jokowi.
Hal itu disampaikan saat memberi pengarahan kepada para menteri, kepala lembaga, kepala daerah, dan BUMN tentang aksi afirmasi bangga buatan Indonesia yang digelar di Badung, Bali, seperti disiarkan di akun YouTube Sekretariat Presiden, Jumat 25 Maret 2022. Ia mengaku kecewa barang-barang yang dibeli di Indonesia itu produk impor.
Jokowi juga menyinggung para kepala daerah soal anggaran daerah yang lebih besar dari pusat.
“Begitu saya lihat, ini pengadaan barang dan jasa seperti apa, detil sekarang ini. Kerja nggak bisa, makro saja nggak bisa, hilang pasti. Target kita pasti lari ke mana-mana. Sekarang makro dilihat, mikronya dikejar. Cek yang terjadi, sedih saya. Belinya barang-barang impor semuanya, padahal kita memiliki untuk pengadaan barang dan jasa, anggaran modal, pusat itu Rp 526 triliun,” ujar Jokowi.
Ia melanjutkan, “Daerah, Pak Gub, Pak Bupati, Pak Wali, Rp 535 triliun, lebih gede daerah. Sekali lagi saya ulang, pusat Rp 526 triliun, daerah Rp 535 triliun. BUMN, jangan lupa, saya detailkan lagi, Rp 420 triliun, ini duit gede banget, besar sekali.”
Terkait hal tersebut, Mabes Polri menyatakan pengadaan seluruh seragam dan atribut yang digunakan aparat kepolisian telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah.
Kepala Divisi Humas Polri, Inspektur Jenderal Dedi Prasetyo memastikan bahwa pengadaannya mempedomani arahan Presiden. Ia tidak merinci apakah memang seragam hingga sepatu yang digunakan polisi saat ini adalah hasil impor.
“Kalau Polri pengadaan mendukung kebijakan pemerintah dan mempedomani arahan Bapak Presiden,” ujarnya, dikutip dari Tempo, Jumat, 25 Maret 2022.
Ketua DPP Partai Demokrat Didik Mukrianto menegaskan idealnya seluruh kebutuhan kementerian dan lembaga harus berasal dari dalam negeri. Menurutnya, hal itu tidak sulit untuk dimulai. Pihaknya pun mendukung penggunaan produk dalam negeri.
“Secara prinsip, saya mendukung setiap upaya pemerintah mendukung inovasi dan produk anak negeri. Dalam konteks ini, termasuk pengadaan barang-barang yang selama ini diimpor,” tutur Didik, Sabtu 26 Maret 2022. Menurutnya harus ada alih teknologi sehingga bisa dilakukan transfer knowledge dan diproduksi di dalam negeri.
Ia menilai keberpihakan terhadap industri dalam negeri dan konten lokal harus diperkuat kementerian dan lembaga agar semakin menguatkan laju ekonomi. “Government spending yang bersumber dari APBN dan sangat besar idealnya dinikmati masyarakat Indonesia,” ujarnya.
Menurutnya bukan hal yang sulit untuk dimulai. Ia menegaskan sudah waktunya kebutuhan-kebutuhan kementerian yang bauran teknologinya bisa dilakukan anak negeri harus mendapat keberpihakan yang utuh dan berkelanjutan. Anggota Komisi III DPR itu meminta agar Jokowi dan jajarannya mengawasi ketat kementerian/lembaga mengutamakan produk dalam negeri.
I Pewarta: Siska I Redaktur: Jihana
