PKS Tolak Skema Saweran
KLIK BALIKPAPAN – Usai mundurnya Softbank sebagai calon investor Ibu Kota Negara, Pemerintah merencanakan pengumpulan anggaran pembangunan IKN melalui dana saweran.
Pemerintah mengklaim dapat mengumpulkan dana saweran itu melalui skema crowdfunding, filantropi, atau dana corporate social responsibility alias CSR perusahaan swasta. Pemerintah menilai crowdfunding sebagai mekanisme yang sah untuk memperoleh pendanaan IKN. Alasannya, memberi kesempatan dan ruang bagi masyarakat agar berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan IKN.
Namun Politikus PKS Suryari JP menilai crowdfunding yang dimaksud Pemerintah adalah crowdfunding yang bersifat sosial, bukan komersial. Sehingga masyarakat jangan berharap mendapat imbal hasil dari crowdfunding ini.
“FPKS berpandangan hal ini tidak adil, sebab dana-dana yang dikumpulkan dari investor justru diarahkan ke pembangunan yang bersifat komersil seperti jalan tol sehingga mendapatkan imbal hasil, sedangkan crowdfunding masyarakat bersifat sosial,” ujar Suryari, kepada wartawan, Kamis 31 maret 2022.
Ia mengingatkan masyarakat diminta membantu Pemerintah dan investor dalam membangun IKN tanpa mendapatkan apa-apa. Dengan skema ini, masyarakat diimbau lebih jeli. Sebab pendanaan dari saweran itu akan dialokasikan untuk jenis fasilitas umum dan fasilitas sosial, semisal: umah diaspora global, museum artifak hutan, taman anggrek hutan, dan lainnya.
Karena itu Fraksi PKS menolaknya lantaran dinilai tidak adil. PKS juga meminta Pemerintah agar tetap mengupayakan segala kebutuhan pembangunan IKN baik yang bersifat komersil maupun sosial dengan menggunakan investor seperti yang telah dijanjikan sebelumnya.
“Itupun harus melalui imbal hasil yang wajar,” ingatnya. Ia menekankan jangan sampai negara dibebani hutang menggunung akibat kebijakan pembangunan IKN, yang momentumnya dinilai kurang tepat.
I Pewarta: Zen I Redaktur: Siska
