KLIK BALIKPAPAN – Komisi Pemilihan Umum bertekad melakukan efisiensi anggaran. Salah satunya dengan berupaya memangkas dana Pemilu 2024.
Ketua KPU Hasyim Asy’ari menjelaskan pihaknya masih berupaya memangkas dana perhelatan Pemilu 2024, yang nilainya mencapai Rp 110,4 triliun. Rinciannya, pos anggaran untuk KPU sebesar Rp 76,6 triliun dan dana Bawaslu Rp 33,8 triliun.
Hasyim berujar mau melakukan efisiensi anggaran sehingga perlu diperiksa kembali. Ia bersyukur saat ini telah ada kesepamahaman antara pemerintah, DPR, KPU, dan Bawaslu.
“Misalkan, satu, perlu ada efisiensi anggaran ini, lalu yang disimpulkan untuk di-review ulang,” ujar Hasyim pada awak media, Rabu 13 April 2022.
Ia menilai nominal anggaran pemilu yang diajukan KPU masih cukup besar. Anggaran itu tidak hanya soal aspek elektoral, melainkan aspek dukungan infrastruktur dan penanganan pandemi.
“Anggaran yang diajukan KPU di antaranya untuk infrastruktur, dukungan untuk kantor. Lalu untuk APD, penanggulangan Covid,” ujarnya. Anggaran jumbo itu bisa dipangkas. Misalnya, kata Hasyim, dana pembangunan untuk kantor KPU.
Syaratnya, pemerintah mau menghibahkan kantornya di sejumlah daerah. “Itu yang kami minta agar didukung pemerintah di luar anggaran aspek elektoral kepemiluan,” jelasnya. Sehingga, KPU bisa fokus pada anggaran terkait elektoral.
“Dengan begitu, review nya lebih jelas,” ujar Hasyim.
Terkait pelaksanaan pemilu, Hasyim Asyari menegaskan jika pihaknya meyakini penyelenggaraan pemilu harus digelar reguler lima tahun sekali. Ia menyinggung soal isu penundaan Pemilu 2024.
“KPU ini tugasnya menyelenggarakan pemilu, karena itu, kami harus yakin pemilu dapat diselenggarakan dan harus dapat diselenggarakan secara reguler lima tahunan,” ujar Hasyim.
Hasyim kembali menegaskan jadwal pelaksanaan Pemilu 2024 sudah ditetapkan, pada 14 Februari 2024. Saat ini KPU akan melakukan konsolidasi internal dengan anggota KPU periode 2017-2022. Ia bilang pihaknya bakal melakukan rapat dengar pendapat dengan pihak terkait membahas tahapan pemilu.
Tujuh anggota KPU periode 2022-2027 telah resmi dilantik di Istana Negara, pada Selasa (12/4). Selain Hasyim, enam anggota KPU lainnya Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik, Betty Epsilon Idroos, Mochammad Afifuddin, dan August Mellaz.
Usai pelantikan mereka melakukan Rapat pleno di Kantor KPU RI, yang menghasilkan Hasyim Asy’ari sebagai Ketua KPU. Komisioner Hasyim Asy’ari resmi menjadi Ketua KPU baru, yang diresmikan dalam agenda Serah Terima Jabatan Anggota KPU Periode 2022-2027.
Berikut ini profil mereka:
Hasyim Asy’ari
Hasyim menjadi satu-satunya petahana yang kembali terpilih di periode 2022-2027. Hasyim tercatat pernah menjadi anggota KPU RI di periode sebelumnya, 2017-2022. Ia juga anggota KPU RI pergantian antar waktu periode 29 Agustus 2016-11 April 2017.
Hasyim yang berusia 49 tahun tercata pula sebagai dosen pada Bagian Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, sejak 1998 sampai sekarang. Ia memiliki karier sebagai dosen pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro sejak 2013 sampai sekarang. Termasuk Dosen pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum, di universitas yang sama.
Hasyim juga tercatat sebagai dosen pada Program Studi Doktor Ilmu Sosial, Konsentrasi Kajian Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Diponegoro. Selain itu juga sebagai dosen pada Program Doktor Ilmu Kepolisian Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Lembaga Pendidikan dan Latihan Kepolisian Republik Indonesia aka Lemdiklatpolri.
Betty Epsilon Idroos
Sosok Betty Epsilon Idroos menjadi satu-satunya perempuan dari tujuh anggota KPU periode jabatan 2022-2027 yang dilantik pada Selasa. Wanita asal Medan itu sudah menjadi konsultan media massa dan mobilisasi sosial KPU RI pada 2009.
Betty juga pernah bersentuhan dengan kepemiluan dengan menjadi Tim asistensi Komisi II DPR untuk Panja Mafia Pemilu dan RUU Partai Politik, penyelenggara pemilu dan pemilu DPR, DPD dan DPRD pada periode 2009-2013. Di tahun 2013, Betty terpilih menjadi Anggota KPU DKI Jakarta, sejak itu karier Betty terus menanjak hingga terpilih menjadi Ketua KPU DKI Jakarta.
Mochammad Afifuddin
Mochammad Afifuddin bukan nama baru di kepemiluan. Sejak 2017, ia terpilih sebagai anggota Bawaslu RI dan membidangi divisi pengawasan dan sosialisasi. Beragam upaya pencegahan potensi pelanggaran pemilu, pengawasan tahapan pemilu, sosialisasi kebijakan Bawaslu, dan mempererat hubungan antar lembaga menjadi tugas utamanya.
Di tahun 2011 ia sudah fokus lewat JPPR melakukan advokasi hak penyandang disabilitas dalam pemilu dalam program Generel Election for Disability Access dan menjadi program manajer di program tersebut.
Tahun 2013-2015, ia diberi mandat menjadi Kornas JPPR dan selanjutnya, periode 2015-2017 menjadi salah satu anggota Dewan Pengarah JPPR. Dia juga sempat menjadi pengajar tidak tetap di jurusan ilmu politik, Fisip UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Saat itu selain aktif di JPPR juga mengajar mata kuliah komunikasi politik di program studi ilmu politik, FISIP UIN Jakarta.
Parsadaan Harahap
Parsadaan Harahap sudah terlibat kepemiluan sejak 2003. Dia pernah menjadi Anggota KPU Provinsi Bengkulu Periode 2003-2008, Anggota KPU Provinsi Bengkulu 2008-2012, Ketua KPU Provinsi Bengkulu 2011-2012 dan terakhir Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu Periode 2012-2022.
Sebelum menjabat penyelenggara pemilu, Parsa juga pernah menjadi Ketua Umum Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi Bengkulu 2001-2005. Kemudian, Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat KNPI 2005-2008, Ketua Dewan Pengurus KNPI 2008-2011 dan Presidium MW KAHMI Provinsi Bengkulu Priode 2016-2021.
Pria kelahiran 1972 tersebut bisa dikatakan bukan orang baru dalam kepemiluan, sebelum dilantik sebagai Anggota KPU RI pada Selasa 12 April 2022, dia dicatat sudah berkiprah 19 tahun sebagai penyelenggara pemilu.
Yulianto Sudrajat
Yulianto Sudrajat juga sudah lama berkecimpung sebagai penyelenggara pemilu sebelum dilantik menjadi Anggota KPU Republik Indonesia. Dia memulai karier sebagai Anggota KPU Kabupaten Sukoharjo pada 2008-2013.
Kemudian Yulianto terpilih kembali menjadi Anggota KPU Kabupaten Sukoharjo untuk periode keduanya. Kariernya menanjak menjadi Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah pada 2017. Kemudian dia terpilih sebagai Ketua KPU Jawa Tengah. Sebelum terlibat di kepemiluan, Yulianto pernah menjadi wartawan Radar Jember 2001 dan Deputy Branch Manager PT Tiga Serangkai Surakarta pada kurun 2003-2007.
Idham Holik
Idham Holik mulai menjadi penyelenggara pemilu pada 2003 sebagai Anggota KPU Bekasi. Ia menjabat sebagai Anggota KPU Bekasi sampai 2018. Bahkan, Idham Holik dipercaya menjabat Ketua KPU Bekasi dari 2013 hingga 2018. Sampai sebelum dilantik menjadi Anggota KPU RI, Idham Holik menjabat sebagai Anggota KPU Jawa Barat.
Selain itu dia pun menjadi Anggota Tim Pemeriksa Daerah Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu pada Provinsi di Indonesia untuk periode 2021-2022.
August Mellaz
August Mellaz juga sudah lama terlibat di kepemiluan. Dia menjadi Direktur Eksekutif Sindikasi Pemilu dan Demokrasi. Selain aktif pada organisasi kepemiluan dia juga ikut terlibat membantu pemerintah, KPU, Bawaslu dan DKPP untuk penelitian maupun kajian kepemiluan.
Dia memberikan sumbangan pemikiran terkait dengan isu-isu kepemiluan, baik itu dalam bentuk artikel, jurnal, maupun menjadi pembicara dalam berbagai ruang diskusi publik.
Antara I Pewarta: Siska I Redaktur: Jihana
