Kepala Otorita Tanpa Pilkada
KLIK BALIKPAPAN – Salah satu klausul dalam RUU Pemindahan IKN yang telah disahkan pada 18 Januari silam, menyoal Otorita Ibu Kota Nusantara. Nantinya Otoritas IKN yang akan menjadi penanggung jawab seluruh pembangunan IKN di Kaltim.
Hal itu disampaikan Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Rudy Soeprihadi Prawiradinata. Ia menjelaskan, salah satu yang menjadi klausul pemindahan IKN, juga tidak ada pemilihan kepala daerah atau Pilkada.
“Karena semuanya akan ditunjuk langsung Presiden yang menjabat. Walikota itu tidak dipilih. Sebagai bagian dari itu, di sana gak ada Pilkada. Pengelola ibu kota itu langsung bertanggung jawab ke Presiden,” ujar Rudy.
Ia memastikan otomatis Kepala Otorita IKN akan dimandatkan kepada Gubernur Provinsi Kaltim, yang langsung dipilih Presiden. “Jadi tidak pakai pilkada, si gubernur adalah kepala otorita. Selain membangun-membangun, ia yang akan mengelola pemerintahan di situ,” ujarnya.
Rudy melanjutkan, ” Kepala Otorita IKN pimpinan daerah, tidak pakai pilih, tidak pakai pilkada.”
Menilik apa yang pernah disampaikan Jokowi sekitar dua tahun lalu, ia pernah membocorkan sejumlah nama calon kandidat Kepala Otorita. “Kandidatnya banyak. Satu Pak Bambang Brodjonegoro, dua Pak Ahok, tiga Pak Tumiyono, empat Pak Azwar Anas,” ujar Jokowi pada media, Senin, 2 Maret 2020 lalu.
Bambang Brodjonegoro pernah menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi. Ia tercatat sebagai orang yang ikut merencanakan pemindahan IKN saat menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional.
Nama kedua, Ahok yang sudah tidak asing. Kedekatannya dan Jokowi terbangun saat bersama-sama memimpin ibu kota DKI Jakarta. Ahok kini duduk sebagai Komisaris Utama PT Pertamina.
Berikutnya Tumiyono. Ia menjabat sebagai Direktur Utama PT Wijaya Karya Tbk. Emiten konstruksi pelat merah ini memiliki sejumlah proyek dalam pembangunan IKN.
Nama terakhir yang disebut Jokowi berpotensi menduduki Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara adalah politikus PDIP Abdullah Azwar Anas. Bekas Bupati Banyuwangi itu kini menjabat sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Namun pada akhir Januari 2022, Koordinator Koalisi Pemuda IKN atau KOPI-KN, Viko Januardhy menolak mentah-mentah jika Ibu Kota Negara di Kaltim dinahkodai Ahok. Sebab, menurutnya, kepala otorita seharusnya berasal dari putra asli daerah.
Untuk memastikan kemampuan Putra Daerah, Viko menyodorkan tiga nama potensial yang menurutnya cocok mengisi jabatan terkait. “Kaltim punya figur seperti mantan Wali Kota Samarinda 2 periode, Syaharie Jaang. Mantan Wali Kota Balikpapan 2 periode, Rizal Effendi. Lalu mantan Gubernur Kaltara, Irianto Lamnrie,” ujar Viko melalui keterangan resmi, Senin 31 Januari 2022.
Pihaknya telah mengusulkan satu dari ketiga nama itu melalui surat resmi ke Menteri Sekretaris Negera atau Mensesneg RI. Harapannya, usulan itu sampai dan bisa dipelajari presiden.
“Usulan kami, kepada presiden, sekiranya dapat mempertimbangkan Kepala Otorita IKN dari figur masyarakat Indonesia yang berasal dari Kaltim dan memiliki pengalaman sebagai kepala daerah,” tegasnya.
Begitu pula apa yang diutarakan Bendahara Majelis Organisasi Daerah Nasional, Mahfudz Ghozali. Ia mengatakan, pemimpin IKN harus berasal dari kalangan putra daerah. Sebab, merekalah yang paling memahami wilayah tersebut.
“IKN harus ada putera daerah. Karena dari situlah, suara masyarakat Kaltim bisa diakomodir dan tidak melenceng dari tujuan pasti IKN masuk ke Kaltim,” tegasnya.
Senada dengan mereka, anggota DPD RI dapil Kaltim, Aji Mirni Mawarni, menegaskan sejumlah tokoh Kaltim juga memiliki leadership, pengalaman, dan kemampuan manajerial yang tak kalah mampu dibanding nama-nama yang disebut Istana.
Terlebih dengan poin tamabahan kedekatan Putra Daerah Kaltim terhadap sosial kultural dengan masyarakat Kaltim. Kaltim, menurutnya, wilayah dengan potensi sumber daya alam melimpah, bahkan telah menyumbang devisa yang besar bagi negara; mulai sektor migas, pertambangan batu bara, perkebunan, kehutanan, dan lainnya.
“Karena itu memberi kepercayaan pada tokoh daerah memimpin Badan Otorita IKN adalah sebuah penghormatan yang seharusnya diberikan negara untuk Kaltim.”
Pewarta: Zen I Redaktur: Muchlis
