Empat Tantangan Pembangunan IKN
KLIK BALIKPAPAN – Representative Japan International Cooperation Agency atau JICA, melakukan risetnya terkait pembangunan Ibu Kota Negara di Kaltim. Dari kajian itu, ada temuan empat tantangan yang perlu diperhatikan pemerintah.
Chief Representative JICA, Takehiro Yasio, menyampaikan hasil studi pembangunan IKN kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono, belum lama ini.
Hasil temuan JICA dijelaskan ada empat tantangan yang harus diperhatikan pemerintah Indonesia dalam menjamin mutu pembangunan IKN.
“Pertama, diperlukan integrasi berdasarkan kondisi dasar. Semua desain dan pembangunan harus berdasarkan kondisi topografi dan geologi saat ini,” ujar Takehiro dalam keterangan resminya.
Kedua, sambung Takehiro, land grading dan seluruh rencana infrastruktur harus merujuk ke rencana drainase untuk mencegah bencana banjir.
Selanjutnya, diperlukan koordinasi infrastruktur bawah tanah.
Takehiro menekankan, salah satu yang diperhatikan pengamanan luasan ruang bebas atau right of way terutama untuk lubang got dan struktur yang lebih besar.
Seperti pompa pengangkat saluran pembuangan.
Keempat, perlu disiapkan ruang menjamin aksesibilitas perluasan di masa depan. Antara lain, sambung Takehiro, kebutuhan lahan untuk layanan transportasi umum semisal halte dan utilitas jalan seperti lampu dan CCTV dan, jaminan mutu konstruksi.
Di pertemuan itu, Menteri Basuki mengapresiasi penyampaian hasil studi JICA. Pemerintah selalu terbuka dengan masukan dari pelbagai pihak terkait pembangunan IKN.
Sesuai rencana pemerintah, dalam pembangunan IKN harus dicapai dua tujan utama. Yaitu, jaminan mutu dan estetika.
Pemerintah, kata Basuki, menginginkan dalam proses pembangunan IKN kelestarian lingkungan tetap dijaga. “Kami percaya Anda sekalian akan membantu menjamin mutu pembangunan IKN. Untuk itu jangan ragu memberi kami saran atau koreksi agar tujuan kita tercapai,” katanya.
Diwartakan sebelumnya Kepala Biro Humas Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Yulia Jaya Nirmawati menargetkan pembebasan lahan untuk pembangunan IKN dapat segera rampung bulan Agustus mendatang.
Luas tanah untuk infrastruktur di atas areal penggunaan lain di dalam dan luar Kawasan Inti Pusat Pemerintaah IKN sekitar 2.500 hektare masih dalam proses finalisasi. “Saat ini sedang finalisasi dokumen perencanaan pengadaan tanah. Ditargetkan Agustus,” jelasnya.
I Bisnis
