Krisis Berlapis IKN

Penulis: Salsabila, JATAM Kaltim

KLIK BALIKPAPAN – Mega proyek Ibu Kota Negara aka IKN, merupakan puncak kejahatan oligarki yang disusun secara tergesa-gesa tanpa melibatkan masyarakat di sepanjang kampanyenya.

Perpindahan IKN menimbulkan pelbagai macam krisis berlapis-lapis serta akan banyak yang mengalami penjarahan ruang hidup besar-besaran. Agenda Mega Proyek IKN Baru ini mengakibatkan perampasan ruang hidup dan berbagai krisis yang terjadi, tentu hanya menguntungkan Oligarki.

Awalnya pemerintah memutuskan 180.965 hektar yang dijadikan lahan IKN, namun belum genap setahun keputusan diubah menjadi 256.332,49 hektar. Keputusan yang diambil Jokowi dengan mengatakan wilayah IKN tersebut adalah lahan kosong.

Jelas itu kebohongan besar faktanya ada ribuan jiwa yang tinggal dikawasan IKN Baru seperti Masyarakat Adat, Nelayan, Petani, Transmigran dan Perempuan.

Juga terdapat sejumlah kampung di Palu, Morowali, Sekerat, Maros, serta Hulu Sungai Kayan yang dieksploitasi habis habisan untuk memuluskan proyek IKN ini.

Pada tahun 1984 Masyarakat Adat Suku Balik yang berada di wilayah Sepaku, memiliki trauma masa lalu, akibat terjadinya perampasan tanah ribuan hektar oleh Orba. Belum pulih trauma atas perampasan yang terjadi, kini mereka terancam digusur proyek IKN yang mengakibatkan trauma berkepanjangan terhadap perampasan lahan dan ruang hidup Masyarakat Adat.

Sibukdin, Kepala Adat suku balik mengatakan ada sekitar 60-70 keluarga dari suku ini yang akan tersisih tidak akan mampu bertahan di tanah peninggalan orang tua tempat hidup mereka dengan masyarakat adat yang hanya beberapa saja, sedangkan orang IKN perkiraannya mencapai kurang lebih ada 3 juta.

Begitupun dengan nasib transmigrasn yang tersebar di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartenegara khususnya di kecamatan Sepaku, Samboja, Muara Jawa dan Loa kulu.

Kondisi transmigran akan berpotensi mengalami ancaman seperti konflik lahan atau krisis sosial, ekologi dan budaya yang diakibatkan adanya gelombang perpindahan penduduk secara tiba-tiba dengan jumlah yang sangat besar. Hingga Tahun 2024 pemerintah Jokowi merencanakan 7.687 Aparatur Sipil Negara yang akan dipindahkan ke kawasan IKN Baru.

Mega Proyek IKN menghadirkan sejumlah persoalan yang akan terjadi. Hari ini masyarakat di wilayah tersebut mengalami kesulitan air bersih, tidak ditemukan sungai besar dan air tanah disana.

Dalam kondisi normal warga kesulitan mendapatkan air apalagi dalam situasi kemarau dan melonjaknya penduduk tentu berpengaruh juga bagi perempuan yang memiliki berbagai beban ganda akan semakin meningkat.

Kawasan IKN Baru tidak 100% bebas dari bencana banjir hasil pantauan Jatam Kaltim dalam tahun 2020 terjadi 4 kali banjir besar dengan tinggi hingga mencapai dada orang dewasa, kampung yang terendam akan menjadi wilayah inti dari IKN Baru.

Selain itu pernah terjadi kebakaran besar akibat meningkatnya suhu kawasan yang akan berpengaruh terhadap krisis iklim. Begitupun dengan kondisi Nelayan yang dipaksa angkat kaki dari teluk Balikpapan, mereka tidak boleh lagi menangkap ikan diwilayah tersebut yang membuat mereka harus menjauh kelaut lepas, hal itu akan mengancam keselamatan mereka dan menambah beban biaya bahan bakar perahu.

Perempuan yang ikut serta dalam pengolahan hasil nelayan seperti membuat ikan asin atau terasi juga terancam kehilangan pekerjaan dan pendapatan utamanya. Ini terjadi di tengah ketidaksetaraan dalam pengupahan, perempuan semakin tergeser dari ruang hidupnya dan terus terdomestifikasi.

Ramainya industri dan aktivitas lalu lintas kapal yang mengangkat material di wilayah IKN akan merusak ekosistem dan mematikan perekonomian warga yang terbangun.

Di Kalimantan Timur memiliki catatan buruk yaitu ada 40 korban jiwa yang mati dilubang tambang. Ada 94 lubang tambang yang akan diwariskan dan diambil alih oleh negara, namun kenyataannya rakyatlah yang menanggung beban tersebut.

Beberapa nama orang-orang yang akan diuntungkan oleh Mega proyek IKN, Hasyim Jojo Hadi Kusumo merupakan adik dari Prabowo subianto juga menjabat sebagai mentri pertahanan dikabinet Jokowi yang memiliki perusahaan bernama PT. ITCI Kartika Utama yang memproduksi pohon akasia sebagai bahan utama kertas juga memiliki Hak Pengelolaan Hutan (HPH) sebesar 173.000 hektare yang akan menjadi pusat IKN.

Hal ini membuat kesempatan tawar yang tinggi bagi Hasyim untuk IKN. seperti Hasyim siap menanggung kesediaan air untuk IKN dengan waduk yang dimiliki perusahannya. PT Tirta Adi Kencana , juga Sukanto Tanoto salah satu pemodal besar yang ada di Indonesia, yang tidak asing lagi ada Luhut Binsar Panjaitan yang menjabat sebagai Menkomarives, dan Reza herwindo yang memiliki tambang di wilayah IKN, begitupun dengan Polri sendiri yang juga memiliki saham di sebuah perusahaan tambang batu bara bernama PT. Singlurus Pratama lokasinya bertepatan di wilayah IKN.

Mega proyek ini tidak lebih dari taktik busuk oligarki untuk lari dari tanggung jawab pemulihan atau dalam kosa kata sebenarnya adalah pemutihan dosa, Pemerintah justru melahirkan secara cepat UU IKN yang merupakan turunan dari UU Omnibuslaw disusun demi karpet merah penguasa hari ini dan sekutu-sekutunya.

Agenda penghacuran ini hanya demi keselamatan oligarki mereka mempreteli habis-habisan sejumlah regulasi seperti UU KPK, UU Minerba, bahkan RUU PKS yang sudah jelas kepentingannya untuk Masyarakat Adat, Buruh, Perempuan dan Kaum Mustad’afin lainnya.

Mega proyek oligarki harus dihentikan karena tidak menjawab persoalan yang ada di Indonesia terkhusus di Kalimantan justru hanya menyisihkan hak-hak Masyarakat Adat, Trasmigran, Perempuan dan Masyarakat Sipil lainnya serta alihkan pembiayaan mega proyek ini demi kebutuhan dasar rakyat seperti kesehatan, pendidikan, dan segala kebutuhan rakyat lainnya.