Kaltim

PMII Kaltimra : Berau Harus Difikirkan Serius

"Berau menjadi rebutan dua Provinsi, PKC PMII Kaltimra sebut jangan sampai hanya menjadi isue elite politik"

KLIK BALIKPAPAN – Provinsi kalimnatan Utara (Kaltara) menawarkan kabupaten Berau untuk menjadi salah satu bagian dari Provinsi Kaltara. Hal tersebut diungkap langsung oleh Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang kepada para awak media. Rabu, 02/11/2022.

Zainal Arifin yang kerap di sapa Zainal, ia mengatakan, bahwa ajakan bergabung merupakan ide dan gagasan yang didasari pada sejarah terbentuknya Provinsi Kaltara. Dimana Kabupaten Berau menjadi salah satu dari daerah suksesor terbentuknya provinsi Kaltara.

“Ajakan bergabung adalah gagasan karena awal terbentuk Kaltara adalah Tarakan, Berau dan Bulungan. Berau ini dulu masuk sebagai suksesor.” Ujarnya.

Hal tersebut spontan menjadi isu pembahasan di tengah masyarakat Kalimantan Timur. Tak terkecuali, Ketua umum Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kallimantan Timur dan Kalimantan Utara atau PKC PMII KALTIMRA, Sainudin juga angkat bicara.

Pemuda yang akrab disapa Zay ini mengatakan bahwa sangat wajar Berau menjadi rebutan. Tak dapat dipungkiri, selama ini kehadiran Berau sangatlah mendongkrak daya tarik pariwisata Kaltim.

Sejumlah tempat menarik di Berau selalu menjadi destinasi favorit dari berbagai wisatawan lokal maupun internasional. Hal ini juga menjadi salah satu dongkrak dalam pendapatan asli daerah atau PAD Kaltim. Beberapa perusahaan tambang batubara besar juga berlokasi di Berau.

“berau ini sangat potensial, mulai dari pariwisata, Hutan hingga Batubara, hal – hal itu bisa menjadi penyumbang pendapatan daerah, Jadi wajar jika saat ini menjadi rebutan dua provinsi.” Paparnya.

Zay  juga menjelaskan bahwa, perpindahan administrasi seperti halnya pindah Provinsi, bukan hal formalitas yang dapat dilakukan semata. Tetapi pemerintah Berau harus memikirkan secara serius terkait isu perpindahan provinsi ini. Jangan sampai merugikan masyarakat Berau itu sendiri.

“Harus digaris bawahi bahwa perpindahan provinsi memerlukan persetujuan rakyat itu sendiri, jangan hanya karena nafsu segelintir elit politik. Masyarakat Berau yang menanggung dampaknya.” Sambungnya.

Zay juga menyampaikan, Hal yang harus dilihat juga adalah seberapa besar kontribusi yang akan dan telah diterima oleh Berau, jika pindah Provinsi atau tetap di Kaltim. Selama ini menurut Zay Berau sendiri masih tertinggal dari sisi Infrastruktur.

“Dilihat dari kontribusi kedua pemerintah provinsi ini baik kaltara maupun kaltim tidak dapat menjamin kesejahteraan warga berau, apalagi hari ini berau secara infrastruktur masih tertinggal dengan daerah lain, pun tidak menjamin ketika berau bergabung dengan kaltara akan langsung menjadi maju, Kaltara sendiri masih tertinggal secara infrastruktur” jelas Zay.

Sementara itu, Gubernur Kaltim. Isran Noor, menyatakan bahwa keputusan pindah provinsi diserahkan langsung kepada warga Berau.

“terserah saja. Kita ini kan rakyat yang mengatur. Rakyatnya (Berau) mau atau enggak.” Pungkasnya.

| Pewarta   |   Editor : Agung

Back to top button