KLIK BALIKPAPAN – Komisi Pemilihan Umum menegaskan komitmennya menyelenggarakan Pemilu 2024. Penegasan itu disampaikan Ketua KPU Ilham Saputra, Jumat 18 Maret 2022.
Publik dikejutkan dengan beredarnya undangan rapat penundaan Pemilu 2024 yang digagas Kemenko Polhukam. Kemenko Polhukam mengundang Ketua KPU Balikpapan untuk menjadi narasumber di rapat koordinasi dengan tema penundaan Pemilu 2024.
Ilham mempersilakan jika KPU daerah yang bersangkutan menghadiri undangan itu.
“Silakan KPU kabupaten/kota yang diundang hadir,” ujarnya.
Ia menekankan, “Sekaligus menegaskan komitmen KPU menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan 2024 sesuai Konstitusi dan perundangan,” tegas Ilham, dikutip dari CNNINdonesia, Jumat 18 Maret 2022.
Ilham menyampaikan undangan rapat disampaikan ke KPU daerah. Ia mengaku tak ada undangan acara serupa ke KPU RI. Surat undangan Rapat Koordinasi Penundaan Pemilu 2024 itu beredar di media sosial.
Surat itu dilengkapi kop surat dari Kemenko Polhukam dan ditandatangani Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri, Djaka Budhi Utama.
Dari undangan yang diterima KLIK Balikpapan, surat itu meminta Ketua KPU Balikpapan, Ketua Bawaslu Balikpapan, dan Kepala Badan Kesbangpol Kota Balikpapan menjadi narasumber.
Tema acara yang tercantum dalam undangan adalah Rapat Koordinasi terkait Isu Pemunduran Pemilu Serentak tahun 2024 dan Isu Calon Penjabat (Pj) Kepala Daerah.
Acara akan dihelat di Hotel Gran Senyur Balikpapan pada 21 Maret, yang dipimpin Asisten Deputi Koordinasi Pengelolaan Pemilu dan Penguatan Partai Politik.
Dalam surat bernomor: B-709/ IDN.00.03/3/ 2022, itu tertanggal 16 Maret 2022, yang diteken Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenkopolhukam, Djaka Budhi Utama.
Menko Polhukam Mahfud MD mengklaim rapat digelar bukan mengonsolidasikan penundaan pemilu.
“Jadi itu agenda menjawab bahwa isu penundaan pemilu tidak akan mempengaruhi tahap-tahap kerja pemerintah menyiapkan Pemilu dan Pilkada tahun 2024,” ujar Mahfud melalui akun Instagramnya, @mohmahfudmd, Jumat.
KLIK Juga: Mendagri: Tanggal Pemilu Tetap
Ketua KPU Balikpapan, Noor Thoha mengatakan Kemenko Polhukam belum berkoordinasi dengan KPU Kaltim saat mengundang KPU Balikpapan sebagai narasumber.
Secara hierarki, menurutnya, KPU Balikpapan sebagai bawahan KPU Kaltim. Untuk itu ia menolak datang memenuhi undangan terkait.
Menurut Thoha jika temanya terkait penundaan pemilu maka pihaknya tidak akan hadir jika Kemenko Polhukam tetap ingin rapat dengan tema penundaan Pemilu 2024.
“Kami tidak akan menghadiri acara tersebut,” tegas Noor Thoha. Ia meminta pihak terkait berkoordinasi dengan KPU RI dan KPU Kaltim. Sebab pihaknya belum mendapat penjelasan komprehensif tentang rakor tersebut.
Sejauh ini KPU Balikpapan sudah koordinasi dengan KPU Kaltim dan KPU RI. Saran yang diperolehnya tidak menghadiri rapat koordinasi jika tema yang dibahas tetap Penundaan Pemilu 2024.
“Masalahnya bisa bias. Siapa bisa menahan jika ada opini terbentuk seolah-olah kemunduran jadwal pemilu jadi kehendak kami,” ujar Thoha.
CNNINdonesia I Pewarta: Gopek I Redaktur: Jihana
