KLIK BALIKPAPAN – Meski telah didesak mahasiswa Universitas Indonesia, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan tetap menolak membuka big data terkait klaim mayoritas masyarakat yang ingin menunda pemilu.
Terkait hal tersebut Deputi Bappilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani menilai permintaan mahasiswa itu sangat wajar lantaran dari awal big data itu memang menimbulkan kebimbangan.
“Keengganan LBP membuka big data sejak awal sudah mengundang kesangsian banyak pihak,” ujar Kamhar, dilansir Detik, Selasa 12 April 2022. Ia menyebut kebimbangan itu tidak hanya terjadi pada praktisi media tetapi juga sejumlah partai politik.
Alasannya, data itu tidak sesuai. “Tak hanya dari praktisi media digital seperti drone emprit, termasuk juga dari beberapa partai politik. Kesangsian ini karena angka yang disampaikan terlalu fantastis dan tak bersesuaian dengan keseharian yang kita temukan saat berselancar di sosial media,” jelasnya.
Ia juga menegaskan big data versi klaim Luhut tidak relevan. Sebab, pernyataan itu sudah terlanjur gaduh dan memicu aksi dimana-mana. “Menurut saya di tengah situasi yang sudah terlanjur gaduh dan memicu aksi demonstrasi dari mahasiswa dan emak-emak di satu sisi, serta Pak Jokowi telah mengambil sikap tegas terhadap wacana ini meski terlalu lama dibiarkan menggantung di sisi lainnya, pembukaan bigdata LBP menjadi tidak relevan,” ujarnya.
Ia menilai hal tersebut sudah tidak penting lagi. Saat ini yang relevan yakni memastikan Jokowi memberi sanksi tegas kepada para pembantu-pembantunya yang menyuarakan penundaan pemilu.
“Justru saat ini yang relevan dan dinantikan publik ketegasan Pak Jokowi memberi sanksi tegas terhadap pembantu-pembantunya yang bermanuver atau ikut menggoreng-goreng wacana penunandaan pemilu,” tuturnya.
Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, melakukan aksi unjuk rasa saat Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengisi kuliah di kampus mereka. Selesai kuliah umum di gedung Balai Sidang UI, ia mendatangi mahasiswa yang berkumpul di depan gedung.
Mulanya, anggota BEM UI meminta Luhut bersikap tegas menolak wacana penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan presiden. Tapi Luhut justru mengatakan ia tidak pernah meminta masa jabatan presiden menjadi tiga periode.
“Saya tidak pernah mengatakan presiden 3 periode. Yang pernah saya katakan, banyak di bawah itu minta pemilu ditunda. Kamu ngomong gini salah? Nggak kan,” kilah Luhut di hadapan mahasiswa UI.
Namun, mahasiswa tak tinggal diam. Mereka meminta bukti kepada Luhut untuk membuka big data yang menyatakan masyarakat menginginkan pemilu ditunda.
Luhut beralasan ia memiliki hak tidak membagikan big data yang dilontarkannya itu. Ia malah meminta mahasiswa untuk belajar berdemokrasi. Para mahasiswa tetap terus mendesak Luhut membuka dan mempertanggungjawabkan big data yang pernah disebutnya.
Tetapi Luhut enggan membuka big data yang pernah diklaimnya itu. “Dengerin kamu, anak muda, kamu nggak berhak juga nuntut saya, karena saya juga punya hak untuk memberi tahu,” ujar Luhut.
Pada 11 Maret 2022, melalui podcast #closethedoor di channel YouTube Deddy Corbuzier, Luhut menjelaskan pihaknya punya big data yang isinya merekam aspirasi publik di sosial medsia terkait Pemilu 2024.
“Begini, kita kan punya big data. Saya ingin lihat, kita punya big data, dari big data itu, kira-kira meng-grab 110 juta. Iya, 110 juta, macam-macam, Facebook, segala macam-macam, karena orang-orang main Twitter, kira-kira orang 110 jutalah,” klaim Luhut.
Dari data itu, Luhut menjelaskan masyarakat kelas menengah ke bawah ingin kondisi sosial politik yang tenang. Luhut mengklaim masyarakat tidak mau gaduh dan menginginkan kondisi ekonomi ditingkatkan.
I Pewarta: Zen I Redaktur: Muchlis
