Reshuffle Dinilai Akomodir Parpol
KLIK BALIKPAPAN – Pakar komunikasi politik Fisipol UGM, Nyarwi Ahmad menilai pergantian dua orang menteri dan pengangkatan tiga orang wakil menteri yang dilakukan Jokowi pada Rabu (15/6/2022) lalu lebih sebagai upaya untuk mengakomodasi kepentingan partai politik.
Terutama kepentingan para parpol pendukung pemerintah. Ia menganggap pergantian kabinet itu sebagai alasan di luar memperbaiki kinerja Kementerian Perdagangan yang selama ini dinilai belum berhasil dalam mengatasi persoalan kenaikan dan kelangkaan harga minyak goreng.
“Nuansa akomodasi politik di sini cukup nyata, karena pergantian Mendag dari Muhammad Lutfi ke Zulkifli Hasan selaku ketua umum PAN. Di situ tentu ada akomodasi politik, belum lagi wakil menteri dari PSI, PBB dan PDIP,” ujarnya dalam siaran pers belum lama ini.
Seperti diketahui, Jokowi melantik Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan, Mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto sebagai Menteri ATR/BPN. Selanjutnya Anggota Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia Raja Juli Antoni sebagai Wamen ATR, Sekjen Partai Bulan Bintang Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerja, dan Politikus PDIP Jhon Wempi Wetipo sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri.
Selain Zulkifli Hasan, sambungnya, tiga orang wamen yang dilantik Jokowi bagian dari representasi dari partai politik pendukung pemerintah, meski PSI dan PBB partai yang tidak memiliki anggota legislatif di parlemen. “Masuknya Afriansyah Noor bagian dari PBB, bukan PAN saja yang diakomodasi tetapi partai lain yang tidak memiliki kursi di DPR atau parlemen,” ujarnya.
Namun pergantian menteri ATR/BPN Sofyan Djalil ke Hadi Thahjanto menurut Nyarwi, makin menegaskan jikaJokowi memperkuat para menteri yang selama ini dekat dengannya.
“Pak Hadi termasuk sudah lama dekat dengan Presiden Jokowi. Artinya Presiden memperkuat barisan orang-orang yang selama ini sudah dekat,” jelasnya.
Pergantian menteri lebih dominan dari sisi akomodasi masuknya partai politik bergabung dalam jajaran kabinet.
“Dari sisi kinerja, bisa dikatakan ada berbagai kritik kegagalan Mendag menangani minyak goreng. Tetapi posisi Mendag digantikan dari kalangan politisi belum tentu juga ada jaminan efektivitas. Kepentingan politik dalam kementerian perdagangan makin menguat,” jelasnya.
Sedangkan pengangkatan Hadi Tjahjanto di Kementerian ATR/BPN, memiliki tugas untuk melakukan percepatan reformasi agraria yang selama ini selalu disertai persoalan konflik pertanahan. Padahal pertanahan dan tata ruang ini menurut Nyarwi sangat penting dalam pengelolaan sumber daya alam di tengah ancaman krisis pangan yang melanda dunia sekarang ini.
“Artinya peran pak Hadi dari latar militer Angkatan Udara punya perspektif lain dalam memperkuat ketahanan pangan dan posisi geopolitik Indonesia di tengah krisis perang Rusia dan Ukraina serta menguatnya ekspansi Cina dalam konflik perbatasan di Laut Cina Selatan,” paparnya.
I Pewarta: Ryan I Redaktur: Jihana
