Beli Migor Pakai Aplikasi Menyulitkan
KLIK BALIKPAPAN – Pemerintah berencana menerapkan kebijakan pembelian migor atau minyak goreng curah menggunakan aplikasi PeduliLindungi. Namun pembelian pengunaan aplikasi ini dinilai justru mempersulit masyarakat untuk mendapatkan haknya.
Sebab, tidak semua masyarakat paham dengan layanan digital. Demikian disampaikan anggota Komisi VI DPR RI, Rudi Hartono Bangun, Selasa 28 Juni 2022. Ia pun meminta pemerintah agar mempersiapkan solusi konkret bagi masyarakat miskin. Terutama bagi mereka yang tidak memiliki smartphone atau telepon pintar dan masyarakat di daerah yang tidak terjangkau internet.
“Kalau di desa masyarakat prasejahtera kesulitan akses pakai PeduliLindungi, ada yang tidak punya HP, internet tidak ada. Pemerintah harus buat alternatif, jangan kaku, pemerintah harus punya solusi lain,” papar Rudi dalam keterangan pers, Selasa.
Politisi Partai Nasdem itu mengatakan, salah satu solusi yang bisa dilakukan yakni menggunakan KTP, kartu program keluarga harapan, atau surat keterangan tidak mampu.
Meski begitu, ia mengaku mendukung kebijakan itu. Namun pemerintah harus memiliki solusi lain yang baik, sebagai alternatif bagi masyarakat pra sejahtera yang tidak memiliki ponsel.
Hal itu agar mereka tetap bisa membeli minyak goreng curah. Kalau pembelian dengan PeduliLindungi, menurutnya, sangat menyulitkan masyarakat.
“Kekurangannya, belum semua memiliki aplikasi di desa. Itu harus diantisipasi dengan memakai KTP atau kartu PKH yang menandakan mereka golongan prasejahtera,” ujarnya.
Ia bilang, rencana pemerintah menerapkan kebijakan membeli minyak goreng curah menggunakan aplikasi PeduliLindungi masih wacana. Karena sampai saat ini belum secara resmi disampaikan kepada Komisi VI DPR RI.
“Belum ada pembahasan rapat, kita belum ada raker. Nanti kami minta untuk menjelaskan juga, karena ini kebijakan publik untuk masyarakat banyak,” ujarnya.
I Pewarta: Siska I Redaktur: Jihana
